Informasi Kampanye

Posts

KPU Batasi Dana Kampanye

November 12, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 11, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 10, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 10, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 09, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 09, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 08, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 08, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 07, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 07, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 06, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 06, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 06, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 04, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 02, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 02, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 01, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 01, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 01, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

November 01, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 31, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 30, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 29, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 29, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 28, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 27, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 27, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 26, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 23, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 22, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 21, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 20, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 20, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 20, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 18, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 18, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 17, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 17, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 12, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 11, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 11, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 10, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 07, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 06, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 04, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

October 01, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

September 29, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

September 29, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

September 28, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

September 26, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

September 25, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo

KPU Batasi Dana Kampanye

September 23, 2018

Menjelang masa kampanye, KPU sudah mengatur besaran sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 24 dan 29, sumbangan perorangan untuk dana kampanye dibatasi maksimal Rp 2,5 milliar sedangkan pihak swasta dibatasi maksimal Rp 25 milliar. "Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus dilaporkan pada tanggal 23 September 2018 mendatang, jika dana sumbangan perseorang melebihi Rp 2,5 Milliar harus dilaporkan dan kelebihannya akan dimasukkan ke kas negara," katanya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LADK antara lain tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. "Semua harus membuat surat pernyataan tidak boleh pailit, bukan money laundry, dan pembayar pajak yang tertib. untuk money laundry akan dilihat dari akuntan publik," katanya. Andang mengatakan dana kampanye yang akan digunakan harus melewati Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu. "Kemudian dalam hal pelapo